JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah mendatangi DPR RI untuk menyerahkan aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di Tanah Papua yang kian mengkhawatirkan selama beberapa tahun terakhir.
Aspirasi itu disampaikan menyusul masifnya kejadian penembakan hingga konflik bersenajat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Usai aspirasi rakyat diserahkan ke DPR RI, Senin (27/7/2026), ketua DPRP Papua Tengah Delius Tabuni, mengatakan, kedatangannya dilakukan karena surat yang sebelumnya telah dikirim ke DPR RI belum direspons.
“Kami DPRP Papua Tengah bersama pimpinan DPR dan ketua Komisi I beserta anggotanya, hari ini kami datang karena kami pernah menyurat bulan Juli, namun belum ada jawaban dari komisi terkait, maka hari ini kami datang langsung ke sekretariat DPR RI untuk menyampaikan aspirasi yang kami terima dari bulan Januari sampai Juli kemarin,” kata Delius.
Delius Tabuni mengatakan, sebelum datang ke DPR RI, pihaknya kembali menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi di Nabire.
“Barusan saja kemarin ada demo juga, kami terima aspirasinya sekalian. Hari ini kami antar ke sekretariat DPR RI agar aspirasi ini segera dijawab. Kami berharap agar sekretariat menyampaikan ke komisi terkait untuk menanggapi aspirasi rakyat yang kami antar hari ini,” ujarnya.
Delius berharap, aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi terkait di DPR RI.
Menurut Delius Tabuni, kondisi keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan DPR RI. Ia menegaskan, DPRP Papua Tengah tidak memiliki kewenangan menangani persoalan keamanan, sehingga memilih menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.
“Ya, sebenarnya situasi saat ini di Papua, kami semua tahu bahwa yang terjadi bukan hanya di Papua Tengah saja, tetapi di Papua umum. Kami datang lebih khusus Papua Tengah karena ada terjadi penembakan atau pembunuhan yang terjadi di sana. Tetapi karena itu bukan kewenangan kami di daerah, maka kami datang agar DPR RI dapat membicarakan persoalan yang terjadi di daerah kami di Papua Tengah,” tutur Delius.
Sementara itu, wakil ketua I DPRP Papua Tengah, Diben Elaby, menegaskan, pihaknya datang untuk menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat yang meneruskan aspirasi rakyat.
“Kami ini tugasnya hanya meneruskan. Kami tidak termasuk yang mendemo. Tetapi kami hanya membawa aspirasi yang sudah hampir lima kali demo itu disampaikan. Hampir semua demo itu tuntutannya sama,” kata Diben.
Ia menjelaskan tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa hampir seluruhnya berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Tuntutannya sama terkait dengan keamanan, tentang ya Kamtibmas dan seterusnya. Kita di DPR provinsi itu tidak punya wewenang untuk membicarakan itu. Itu wewenang daripada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami berharap surat yang pernah kami sampaikan sebenarnya kami berharap supaya segera Komisi terkait DPR RI, (Komisi) I dan III membahas terkait hal ini,” ujarnya.
Diben mengaku DPRP Papua Tengah sebelumnya telah berupaya meminta waktu kepada DPR RI untuk membahas persoalan yang terjadi sekaligus menyerahkan dokumen aspirasi.
“Kami sebenarnya berharap ada waktu supaya kami datang menjelaskan dan menyerahkan dokumen, tetapi belum. Ini lagi didemo, didemo lagi. Jadi masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan kami DPR di daerah. Kantor kami sempat kaca pecah dan mereka sudah mulai melakukan ancaman terhadap kami. Nah, kami juga pikir ini kan bukan tupoksi kami, sehingga kami datang meneruskan,” tutur Diben.
Karena itu, Diben Elaby berharap agar Komisi I dan Komisi III DPR RI mengambil langkah konkret membahas persoalan tersebut bersama pemerintah.
“Kami berharap DPR RI khususnya Komisi terkait ya ambil bagiannya karena ini kan rana mereka. Mungkin melakukan RDP dengan pemerintah. Kan dia mitranya. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
“Jadi, hari ini kita sampaikan lebih pada meneruskan saja, kemudian kita berharap seperti apa itu sepenuhnya wewenang DPR RI, komisi terkait, (Komisi) I dan III,” jelas Elaby.
Diben juga mengaku situasi keamanan yang tak kondusif telah menghambat pelaksanaan tugas legislatif Papua Tengah, termasuk kegiatan pembangunan di daerah.
“Kami betul-betul merasa terganggu dengan situasi ini. Kami tidak bisa kunjungan kerja secara baik, tidak bisa membangun daerah dengan baik. Situasi keamanan ini betul-betul mengganggu. Bagaimana kita mau membangun daerah? Kalau situasi seperti ini terjadi,” tutur Diben.
Ia menyinggung peristiwa penembakan yang terjadi di Yahukimo oleh kelompok bersenjata OPM sebagai salah satu gambaran kondisi keamanan di Papua yang memprihatinkan.
“Jadi, kita lihat sesama orang Papua sendiri kemarin peristiwa di Yahukimo, kita sudah lihat bersama-sama video beredar. Itu kan menakutkan sekali, sementara kita punya TNI, kita punya Polri. Kami di daerah kan tidak bisa mobilisasi atau tidak bisa melakukan komando, ndak bisa. Itu kan pusat,” tuturnya.
Diben Elaby mengatakan, masyarakat Papua menginginkan situasi yang aman agar pembangunan dapat berjalan.
“Kami berharap kita ingin damai, kita ingin aman, kita ingin maju, kita ingin membangun Papua, kita ingin pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan seterusnya,” ujar Diben.
Ia juga menyampaikan, hampir seluruh wilayah Papua menghadapi persoalan serupa, meski dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.
“Hampir seluruh Papua dari Sorong sampai dengan Merauke, dari Nabire sampai dengan Wamena, pegunungan, hampir sama sih. Cuma kan ada yang ter-update, ada yang tidak ter-update,” kata Elaby.
Diben meminta kepada masyarakat Papua Tengah bahwa DPRD telah menjalankan tugasnya membawa aspirasi tersebut ke DPR RI.
“Dan sekaligus dalam momentum ini, kami ingin sampaikan kepada masyarakat kami di Provinsi Papua Tengah. kami sampai di sini, selanjutnya kami tidak bisa. Iya, kami tidak bisa, bukan wewenang kami. Jadi, masyarakat 8 kabupaten yang sudah melakukan demo, terima kasih. Kalian punya aspirasi, kami sudah bawa. Kami tadi sudah serahkan ke Sekretariat dewan sini supaya mereka yang jadwalkan kepada komisi terkait dan semoga komisi terkait melihat persoalan ini. Kita berdoa saja supaya mereka punya hati nurani untuk membahas, kemudian melanjutkan kepada pemerintah karena itu mitra pemerintah DPR RI,” tuturnya.
“Sehingga biarlah ada solusi, ada jalan terbaik, ada jalan yang Tuhan bukakan untuk kita supaya biar Papua ini aman, damai, maju sama seperti saudara-saudari kita di daerah lain di seluruh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Diben.
Senada, wakil ketua II DPRP Papua Tengah, Petrus Izaach Suripatty, mengatakan, pihaknya datang karena merasa prihatin terhadap banyaknya korban sipil yang terdampak konflik bersenjata.
“Mungkin saya tambahkan lagi. Terjadinya konflik itu, kami dalam kapasitas bukan menentukan siapa salah, siapa benar,” jelasnya.
“Sebagai wakil masyarakat, kami prihatin ada korban-korban yang bagi kami seharusnya harus dilindungi. Dilindungi misalnya perempuan, anak-anak. Itu dampak dari konflik, dan akibatnya terjadi banyak masalah sosial. Salah satunya pengungsi, kesehatan, pendidikan tidak terlayani baik dan hal-hal seperti ini yang membuat kita prihatin,” lanjut Suripatty.
Ia mengatakan DPRD Papua Tengah menjalankan fungsi representasi dengan membawa aspirasi tersebut ke DPR RI agar dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah.
“Memang sebagai wakil rakyat, kita punya fungsi untuk menyampaikan. Karena dalam sumpah janji kita, kita punya tugas menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dan memang secara politis karena kita DPR di provinsi, kita bawa ini ke ya, teman-teman kita di DPR RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ucap Petrus.
Suripatty mengatakan, konflik telah terjadi di hampir seluruh kabupaten di Papua Tengah, meski wilayah yang kini menonjol adalah Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai.
“Hanya satu saja, kita mau Papua aman dan damai. Kalau di Papua Tengah hampir semua kabupaten, tetapi yang saat ini paling menonjol adalah Intan Jaya, Puncak, itu kalau Papua Tengah, Puncak Jaya, Dogiyai juga. Ya hampir semua. Ini yang kita harapkan supaya segera kondusif. Itu saja harapan kami,” ujarnya.
