Nabire, Humas DPR PT – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengakui bahwa dalam perjalanan dua tahun lembaga tersebut masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi perhatian publik. Namun, DPR PT akan terus berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan dukungan serta keterlibatan masyarakat.
“Saya menyadari bahwa publik pasti menilai masih ada banyak kekurangan. Namun, di balik kekurangan itu, sebagaimana yang sudah disampaikan Ketua, kami juga telah bekerja. Semua ini tentu tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang terus memberikan saran, pendapat, masukan, dan kritikan,” kata John N.R Gobai seusai perayaan HUT DPR PT ke dua Tahun Sabtu (6/11/2026) di Sekertariat DPR PT.
Menurutnya, berbagai masukan dan kritik masyarakat, baik melalui media sosial maupun dalam kegiatan dan pertemuan bersama DPR, sangat penting dalam membantu lembaga legislatif merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Papua Tengah.
Ia menjelaskan, selama tahun 2025 DPR Papua Tengah telah menetapkan 34 Propemperda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 Perda dua diantaranya adalah perdasi telah memperoleh registrasi dan penomoran pada tahun 2026.
“Adapun 11 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Nomor 2 Tahun 2026 Perlindungan Perempuan dan Anak, Nomor 3 Tahun 2026 Pangan Lokal, Nomor 4 Tahun 2026 Pengawasan Sosial, Nomor 5 Tahun 2026 Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Nomor 6 Tahun 2026 Pertambangan Rakyat, Nomor 7 Tahun 2026 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua, Nomor 8 Tahun 2026 Administrasi Kependudukan, Nomor 9 Tahun 2026, Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta, Nomor 10 Tahun 2026 Pengelolaan Danau, Nomor 12 Tahun 2026 Perlindungan Bahasa Daerah, Nomor 13 Tahun 2026 Penyelenggaraan Peningkatan Gizi,” katanya.
Selain itu, DPR Papua Tengah juga menargetkan sejumlah rancangan peraturan daerah inisiatif dewan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Sekitar 13 rancangan regulasi menjadi bagian dari inisiatif DPR, sementara beberapa rancangan lainnya dipersiapkan bersama pihak eksekutif.
“Masukan dan kritikan masyarakat sangat membantu kami dalam merumuskan regulasi-regulasi yang diperlukan bagi provinsi ini. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan mitra kerja yang selama ini ikut memberikan dukungan,” katanya.
John menegaskan, pembentukan regulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab, peraturan yang dihasilkan nantinya harus mampu menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, John berharap pemerintah eksekutif sebagai pelaksana regulasi dapat memastikan setiap Perda yang telah disepakati bersama DPR benar-benar diterapkan sesuai tujuan pembentukannya.
Menurutnya, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya diukur dari jumlah Perda yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari pelaksanaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap pihak eksekutif sebagai pelaksana dapat memastikan regulasi-regulasi ini berjalan sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Sebab, tujuan dari pembentukan regulasi tersebut adalah untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” jelasnya.






