Nabire, Humas DPR PT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, meskipun Lembaga DPR PT baru dua tahun namun sudah banyak menghasilkan peraturan daerah. Perdasi dan Perdasi yang dibuat itu bertujuan untuk menaru pondasi hukum di Provinsi yang baru ini.
“Kami menyusun peraturan daerah untuk menaruh pondasi hukum untuk meproteksi hak hak masyarakat Papua Tengah yang diatur dalam peraturan pemerintah, maupun Undang Undang Otonomi Khusus itu sendiri,” kata Tabuni seusai perayaan HUT DPR PT ke dua tahun Sabtu (6/11/2026) di Sekertariat DPR PT.
Tabuni mengatakan, Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni menyampaikan bahwa selama dua tahun perjalanan kelembagaan, DPR Papua Tengah telah menetapkan 34 Propemperda, dan pada tahun 2026 sebanyak 13 Perda sudah diregistrasi serta mendapatkan penomoran.Jadi, angka yang dapat digunakan untuk publikasi resmi DPR Papua Tengah adalah 13 Perda, terdiri dari 11 Perdasi dan 2 Perdasus yang telah mendapatkan penomoran pada tahun 2026.
“Adapun 11 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Nomor 2 Tahun 2026 Perlindungan Perempuan dan Anak, Nomor 3 Tahun 2026 Pangan Lokal, Nomor 4 Tahun 2026 Pengawasan Sosial, Nomor 5 Tahun 2026 Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Nomor 6 Tahun 2026 Pertambangan Rakyat, Nomor 7 Tahun 2026 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua, Nomor 8 Tahun 2026 Administrasi Kependudukan, Nomor 9 Tahun 2026, Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta, Nomor 10 Tahun 2026 Pengelolaan Danau, Nomor 12 Tahun 2026 Perlindungan Bahasa Daerah, Nomor 13 Tahun 2026 Penyelenggaraan Peningkatan Gizi,” katanya.
Menurutnya, selain menjalankan fungsi legislasi, DPR Papua Tengah juga terus mengawal proses penganggaran serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
“Di samping legislasi, kami juga terus mengawal fungsi penganggaran dan melakukan pengawasan. Itulah beberapa tugas yang selama dua tahun ini kami jalankan sebagai lembaga DPR Papua Tengah,” katanya.
Delius berharap seluruh anggota DPR Papua Tengah ke depan semakin meningkatkan kinerja, terutama dalam memastikan berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, ke depan seluruh anggota DPR Papua Tengah dapat bekerja lebih baik dan memastikan Perda-Perda yang sudah ditetapkan benar-benar diimplementasikan,” harapnya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah saat ini masih mengerjakan sejumlah rancangan peraturan daerah. Bahkan, pada akhir November 2026, pihaknya berencana menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk menjadi agenda pembahasan pada tahun 2027 dengan jumlah sementara sebanyak 12 rancangan peraturan daerah.





