Preloader
DPR Papua Tengah Bahas Empat Raperdasi Inisiatif, Mulai dari Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal hingga Penguatan UMKM

DPR Papua Tengah Bahas Empat Raperdasi Inisiatif, Mulai dari Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal hingga Penguatan UMKM

Wakil Ketua II DPR PT Dr. Petrus Isac Samuel Suripatty - Doc. Humas DPR PT
Wakil Ketua II DPR PT Dr. Petrus Isac Samuel Suripatty - Doc. Humas DPR PT

NABIRE, HUMAS DPR PT – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah mulai membahas empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) inisiatif DPR Papua Tengah serta rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan DPR Papua Tengah Tahun 2026.

Hal itu disamapaikan oleh Pimpinan Sidang Propemperda Wakil Ketua II DPR PT Dr. Isac S. Suripatty usai Paripurna DPR Papua Tengah yang berlangsung di Nabire, Kamis (12/11/2026).

Sidang Paripurna dihadiri oleh  unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), Forkopimda, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, pimpinan sidang Suripatty menyampaikan bahwa agenda paripurna merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPR Papua Tengah, sekaligus upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi tersebut.

“Empat Raperdasi yang menjadi agenda pembahasan meliputi Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Raperdasi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Raperdasi tentang Kebudayaan Daerah, serta Raperdasi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah,” katanya. 

Suripatty mengatakan, keempat rancangan tersebut telah melalui proses pencermatan, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, serta harmonisasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Jayapura.

“Kami melakukan sidang Non APBD ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang undangan yang berlaku sehingga kami menggelar kegiatan ini,” katanya. 

Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Petrus Izaach Suripatty, dalam sambutannya menegaskan bahwa keempat Raperdasi tersebut memiliki arti strategis bagi arah pembangunan Papua Tengah, terutama dalam memperkuat kelembagaan pemerintahan, menjaga identitas budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas kemandirian ekonomi masyarakat.

“Keempat Raperdasi ini telah melalui proses pencermatan dan harmonisasi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Hal ini merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memperhatikan aspek keselarasan, kesesuaian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mengikuti seluruh tahapan pembahasan secara tertib, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pembentukan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada lahirnya produk hukum, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Papua Tengah.

Pemerintah Dorong Regulasi Berpihak kepada Orang Asli Papua

Sementara itu, sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Victor Fun, memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Tengah atas dimulainya pembahasan empat Raperdasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai rapat paripurna tersebut merupakan wujud kemitraan konstitusional antara pemerintah daerah dan DPR dalam membangun landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan identitas budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 membawa tanggung jawab besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

“Pelaksanaan otonomi khusus di Papua Tengah menuntut kebijakan daerah yang berpihak pada orang asli Papua, menghormati nilai-nilai adat, dan tetap menjamin pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan perwakilannya.

Pemerintah daerah memandang keempat Raperdasi tersebut memiliki keterkaitan strategis. Regulasi kebudayaan diarahkan untuk menjaga identitas masyarakat, pendidikan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat karakter generasi muda, pemberdayaan UMKM untuk memperluas kesempatan ekonomi, sedangkan pengaturan hak keuangan dan administratif untuk memberikan kepastian hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan DPR.

Terkait Raperdasi hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPR, pemerintah mengingatkan agar pengaturannya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Pengaturan tersebut, menurut pemerintah, harus memperhatikan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, kemampuan keuangan daerah, dan prinsip akuntabilitas penggunaan keuangan publik.

Kebudayaan dan Pendidikan Lokal Harus Menjadi Identitas Pembangunan

Dalam penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ketua Bapemperda, Ardi, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa Raperdasi tentang Kebudayaan Daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya masyarakat Papua Tengah.

Menurut Ardi, perkembangan modernisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan terhadap keberlangsungan bahasa daerah, pengetahuan tradisional, kesenian, serta berbagai warisan budaya masyarakat adat.

Karena itu, regulasi kebudayaan diperlukan untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

“Pembangunan kabupaten tidak boleh hanya diukur dari pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan juga harus mampu menjaga martabat manusia, melindungi identitas masyarakat adat, dan memastikan warisan budaya tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya,” tegas Ardi.

Ia menambahkan, melalui Raperdasi tersebut diharapkan ada penguatan peran masyarakat adat, tokoh budaya, seniman, serta komunitas kebudayaan dalam menjaga dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi muda.

Selain kebudayaan, Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal juga menjadi perhatian Bapemperda.

Ardi menjelaskan bahwa kondisi geografis, keberagaman bahasa, budaya, serta karakteristik sosial masyarakat Papua Tengah membutuhkan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi potensi dan kearifan lokal tanpa mengabaikan standar pendidikan nasional.

Pendidikan berbasis kearifan lokal diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, sejarah, bahasa daerah, pengetahuan adat, penghormatan terhadap lingkungan, serta budaya kebersamaan ke dalam proses pembelajaran.

“Kita ingin melahirkan generasi Papua Tengah yang cerdas secara intelektual, kuat dalam karakter, berdaya saing secara global, dan tetap berakar pada kearifan lokal,” ungkapnya.

Menurutnya, generasi muda Papua Tengah harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pada saat yang sama tetap mengenal sejarah, menghargai adat istiadat, serta memiliki kebanggaan terhadap identitas budayanya.

UMKM Didorong Menjadi Kekuatan Ekonomi Masyarakat

Pada sektor ekonomi kerakyatan, Bapemperda menilai pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Ardi menyebutkan, pelaku UMKM di Papua Tengah memiliki potensi besar, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, kerajinan hingga berbagai usaha berbasis potensi lokal.

Namun, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen, akses pasar, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas produk.

Karena itu, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan modal dan peralatan usaha, tetapi harus disertai pendidikan, pelatihan, pendampingan, pengembangan produk, perluasan pasar, dan kemitraan usaha.

“Pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pendampingan usaha, kemudahan akses pembiayaan, pengembangan produk, hingga perluasan pasar,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pengusaha orang asli Papua, perempuan, pemuda, serta kelompok usaha masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan daerah dengan keterbatasan akses.

Bapemperda berharap regulasi tersebut mampu mengubah pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dari pendekatan bantuan yang bersifat sementara menuju penguatan kapasitas usaha yang produktif dan berkelanjutan.

“Masyarakat Papua Tengah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, tetapi harus menjadi pelaku utama yang menikmati hasil pembangunan,” tegas Ardi.

Hak Keuangan dan Administratif DPR Harus Akuntabel

Raperdasi keempat mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah.

Ardi menjelaskan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kedudukan pimpinan serta anggota DPR dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Materi pengaturan di dalamnya mencakup penghasilan, tunjangan kesejahteraan, fasilitas jabatan, belanja penunjang kegiatan DPR, serta mekanisme pengelolaan hak keuangan dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ia menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan hak keuangan tanpa batas.

“Pembentukan Raperdasi ini bukan dimaksudkan untuk memberikan hak keuangan secara tanpa batas, melainkan untuk memastikan seluruh hak dan fasilitas kelembagaan memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta pertanggungjawaban yang jelas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPR harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, kedisiplinan, produktivitas, dan akuntabilitas seluruh pimpinan maupun anggota dewan.

Badan Kehormatan Serahkan Rancangan Tata Beracara 15 Bab

Selain empat Raperdasi, rapat paripurna juga menerima laporan Badan Kehormatan DPR Papua Tengah terkait rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan Tahun 2026.

Ketua Badan Kehormatan DPR Papua Tengah, Maksimus, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan tata beracara merupakan tindak lanjut dari penetapan peraturan DPR Papua Tengah tentang Tata Tertib dan Kode Etik.

Menurutnya, tata beracara diperlukan sebagai pedoman teknis untuk memberikan kepastian mekanisme, tahapan, dan prosedur dalam menangani dugaan pelanggaran tata tertib maupun kode etik oleh anggota DPR.

“Tata beracara ini merupakan pedoman bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menjaga serta menegakkan kode etik dan tata tertib DPR Papua Tengah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan rancangan tersebut juga didukung kegiatan studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 13–18 April 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi, pengalaman, serta pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja Badan Kehormatan.

Dalam laporannya, Maksimus menyebutkan bahwa rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan terdiri atas 15 bab yang mengatur berbagai tahapan dan mekanisme pelaksanaan tugas.

Materi pengaturan di antaranya meliputi ketentuan umum, kewenangan pemeriksaan, pengaduan, pelanggaran tanpa pengaduan, penyelidikan, pemeriksaan, persidangan, tata tertib persidangan, persidangan tanpa kehadiran terperiksa, pengambilan keputusan, keputusan, hingga tata cara penjatuhan sanksi dan ketentuan penutup.

Badan Kehormatan kemudian menyerahkan rancangan tata beracara tersebut kepada pimpinan rapat paripurna untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan Dilanjutkan dengan Pandangan Fraksi

Dalam penutupan rapat, Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Petrus Izaach Suripatty, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, unsur Forkopimda, MRP, pimpinan dan anggota DPR, serta seluruh undangan yang telah menghadiri rapat paripurna tersebut.

Ia menyampaikan bahwa seluruh materi empat Raperdasi inisiatif DPR Papua Tengah dan rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan telah diserahkan sebagai bagian dari tahapan pembahasan selanjutnya.

Pimpinan sidang juga mengumumkan bahwa Rapat Paripurna Tahap Kedua dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah terhadap empat Raperdasi serta rancangan Tata Beracara akan dilaksanakan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 10.00 WIT.

“Rapat paripurna tahap kedua dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah terhadap Raperdasi inisiatif DPR Papua Tengah dan Tata Beracara DPR Tahun 2026 akan kita laksanakan besok, Jumat, tanggal 13 November 2026, pukul 10.00 WIT,” ujar Suripatty.

Dengan dimulainya pembahasan tersebut, DPR Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi aspek formal dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat adat, memperkuat pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Papua Tengah.

Bagikan: