Preloader
DPR Papua Tengah Dorong Empat Raperdasi Strategis untuk Perkuat Pembangunan Daerah

DPR Papua Tengah Dorong Empat Raperdasi Strategis untuk Perkuat Pembangunan Daerah

Wakil Ketua Bapemperda Ardi - Doc. Humas DPR PT
Wakil Ketua Bapemperda Ardi - Doc. Humas DPR PT

NABIRE, DPRP PAPUA TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus mendorong penguatan regulasi daerah melalui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Papua Tengah.

Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Tengah, Ardi, dalam penyampaian penjelasannya menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu fungsi legislasi DPR Papua Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Empat rancangan regulasi tersebut meliputi, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kebudayaan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah

Menurut Ardi, Papua Tengah sebagai provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 memiliki tanggung jawab besar untuk membangun fondasi regulasi daerah yang kuat, terarah, dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

“Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu fungsi legislasi DPR Papua Tengah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan hukum, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.

Ia mengatakan, kekhususan Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 harus dimaknai bukan hanya sebagai pemberian kewenangan pemerintahan dan dukungan pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keempat Raperdasi yang disampaikan pada hari ini merupakan bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan Papua Tengah, baik dalam konteks sosial, budaya, pendidikan, ekonomi kerakyatan, maupun kelembagaan pemerintahan daerah,” katanya.

Raperdasi Kebudayaan Daerah

Ardi menjelaskan, Raperdasi tentang Kebudayaan Daerah menjadi salah satu regulasi penting mengingat Papua Tengah memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, mulai dari keberagaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, pengetahuan tradisional hingga berbagai praktik kehidupan masyarakat adat.

Menurutnya, kebudayaan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas dan jati diri masyarakat yang harus dijaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu. Budaya merupakan identitas, jati diri, sekaligus fondasi kehidupan masyarakat Papua Tengah,” tegas Ardi.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan zaman, modernisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan kebudayaan daerah.

Ancaman tersebut antara lain berkurangnya penggunaan bahasa daerah, semakin terbatasnya pewarisan pengetahuan tradisional kepada generasi muda, serta perlunya dukungan terhadap berbagai ekspresi seni dan budaya masyarakat Papua Tengah.

Karena itu, Raperdasi Kebudayaan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Sejumlah arah kebijakan yang didorong melalui regulasi tersebut antara lain perlindungan kekayaan budaya daerah, penguatan peran masyarakat adat dan tokoh budaya, pendokumentasian warisan budaya, pewarisan kebudayaan kepada generasi muda, serta pemanfaatan kebudayaan sebagai sumber pendidikan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Pembangunan Papua Tengah tidak boleh hanya diukur dari pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur. Pembangunan juga harus mampu menjaga martabat manusia, melindungi identitas masyarakat adat, dan memastikan warisan budaya tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Papua Tengah harus mengalami kemajuan tanpa kehilangan akar kebudayaannya.

“Papua Tengah harus maju bersama kebudayaannya dan maju dengan meningkatkan kebudayaannya,” katanya.

Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Selanjutnya, Raperdasi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ardi menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Tengah.

Pemberdayaan UMKM diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas, akses permodalan, pendampingan, pemasaran, serta pengembangan produk lokal agar mampu bersaing dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Regulasi ini juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua.

Penguatan Regulasi Berbasis Karakteristik Papua Tengah

Melalui empat Raperdasi tersebut, DPR Papua Tengah berupaya memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Ardi menekankan bahwa pembentukan regulasi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

DPR Papua Tengah berharap pembahasan keempat Raperdasi tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Dengan demikian, pembentukan regulasi daerah tidak hanya menjadi agenda legislasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun Papua Tengah yang berkeadilan, berbudaya, mandiri secara ekonomi, serta menghormati hak-hak masyarakat adat.

Bagikan: