NABIRE, HUMAS DPR PT – Badan Kehormatan (BK) DPR Provinsi Papua Tengah terus memperkuat instrumen kelembagaan dalam menjaga kehormatan, martabat, serta integritas anggota legislatif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan DPR Papua Tengah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Ketua Badan Kehormatan DPR Papua Tengah, Maksimus Takimai, dalam laporannya pada rapat paripurna menjelaskan bahwa penyusunan tata beracara merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan DPR Papua Tengah tentang Tata Tertib dan Kode Etik.
Menurut Maksimus, keberadaan tata beracara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme kerja bagi Badan Kehormatan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR, baik terkait tata tertib maupun kode etik.
“Tata beracara ini merupakan pedoman bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menjaga serta menegakkan kode etik dan tata tertib DPR Papua Tengah,” ungkap Maksimus.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembahasan internal, tetapi juga didukung kegiatan studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 13–18 April 2026.
“Studi komparasi tersebut bertujuan memperoleh referensi, pengalaman, serta pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja Badan Kehormatan, sehingga rancangan tata beracara yang disusun dapat menjadi pedoman yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan DPR Papua Tengah,”katanya.
Dalam laporannya, Maksimus menyampaikan bahwa Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan terdiri atas 15 bab yang mengatur secara sistematis tahapan dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Kehormatan.
“Sejumlah materi yang diatur meliputi ketentuan umum, kewenangan pemeriksaan, pengaduan, pelanggaran tanpa pengaduan, penyelidikan, pemeriksaan, persidangan, tata tertib persidangan, persidangan tanpa kehadiran terperiksa, pengambilan keputusan, keputusan, hingga tata cara penjatuhan sanksi dan ketentuan penutup,” katanya.
Takumai mengatakan, rangkaian pengaturan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penanganan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sekaligus memperjelas tahapan kerja Badan Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya.
Setelah menyampaikan laporan, Badan Kehormatan menyerahkan rancangan Tata Beracara kepada pimpinan rapat paripurna untuk selanjutnya diproses dan dibahas sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Penyusunan tata beracara ini menjadi salah satu upaya DPR Papua Tengah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota DPR berjalan dengan menjunjung tinggi tata tertib, kode etik, dan kehormatan lembaga perwakilan rakyat.





