NABIRE, HUMAS DPR PAPUA TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menyetujui penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi inisiatif DPR Papua Tengah dalam Rapat Paripurna Tahap IV, Jumat (13/11/2026), di Nabire.
Keempat Raperda tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal, kebudayaan daerah, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah.
Persetujuan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pandangan Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan yang dibacakan Anggota Fraksi, Adolince Ubruangge, ditegaskan bahwa keempat Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan menilai bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, karakteristik wilayah, serta kekayaan sosial dan budaya masyarakat Papua Tengah.
“Peraturan daerah ini berfungsi sebagai payung hukum untuk mengimplementasikan kewenangan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan,” demikian disampaikan dalam pandangan Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan.
Adolince menjelaskan bahwa proses pembentukan Raperda telah melalui tahapan penyusunan naskah akademik, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun tim akademisi, serta pembahasan terhadap rancangan regulasi secara komprehensif.
Raperda Kebudayaan Harus Melindungi Identitas Orang Asli Papua
Terkait Raperda tentang Kebudayaan Daerah, Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan mendorong agar regulasi tersebut memuat sejumlah pilar utama, yakni perlindungan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan.
Menurut Fraksi, pemerintah daerah perlu memiliki langkah konkret untuk mendata, mendokumentasikan, mengembangkan, serta melindungi berbagai objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Papua Tengah.
Objek kebudayaan tersebut meliputi situs adat, kesenian tradisional, tarian, musik tradisional, arsitektur rumah adat, hingga berbagai warisan budaya material yang menjadi identitas masyarakat adat.
Selain itu, pelestarian bahasa dan sastra daerah juga perlu menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.
Fraksi menilai bahwa bahasa ibu merupakan bagian dari ekosistem kebudayaan yang harus dilindungi melalui kebijakan pendidikan, termasuk penguatan muatan lokal dalam pendidikan formal maupun informal sesuai dengan wilayah adat dan karakteristik masing-masing suku di Papua Tengah.
“Regulasi ini perlu diselaraskan dengan upaya pelestarian bahasa ibu melalui penetapan muatan lokal di dunia pendidikan formal maupun informal sesuai wilayah dan kultur masing-masing suku di Papua Tengah,” demikian salah satu penekanan dalam pandangan fraksi.
Fraksi juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap ruang adat dan kearifan lokal. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa ruang-ruang kultural, wilayah sakral, serta hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum dari berbagai aktivitas investasi dan pembangunan.
Tidak hanya itu, Raperda Kebudayaan diharapkan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat adat, dewan kesenian, kelompok perempuan, pemuda, serta para maestro seni tradisional dalam merumuskan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
Raperda UMKM Harus Berpihak kepada Pelaku Usaha Lokal
Pada Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan menekankan pentingnya regulasi yang mengakomodasi karakteristik geografis, kondisi ekonomi, serta potensi usaha masyarakat Papua Tengah.
Fraksi menilai bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi harus disertai kebijakan yang memberikan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, serta perluasan jaringan pemasaran.
Ada beberapa poin strategis yang menjadi perhatian.
Pertama, kemudahan perizinan dan legalitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang berada di wilayah pedalaman dan pegunungan. Pemerintah daerah diharapkan menyederhanakan proses perizinan serta memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kedua, perluasan akses pembiayaan dan permodalan melalui skema pembiayaan yang ramah terhadap pelaku UMKM, termasuk subsidi bunga dan kemudahan memperoleh kredit mikro melalui bank daerah maupun lembaga keuangan lainnya.
Ketiga, pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam bidang manajemen keuangan, literasi digital, pengemasan, pengolahan, serta peningkatan kualitas produk lokal.
Fraksi juga menilai bahwa berbagai produk unggulan Papua Tengah, seperti kopi pegunungan dan hasil kerajinan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian melalui pembinaan dan pengembangan usaha.
Keempat, integrasi rantai pasok dan pemasaran. Pemerintah daerah didorong membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melalui katalog lokal serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.
Kelima, penguatan kemitraan strategis antara UMKM lokal dengan perusahaan besar, investor, BUMN, maupun BUMD yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
“Perlu diatur pola kemitraan yang adil antara UMKM lokal dengan perusahaan besar, investor, BUMN, maupun BUMD agar terjadi transfer pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” menjadi salah satu substansi yang ditekankan Fraksi Gabungan Gerakan Perubahan.
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Perlu Perkuat Bahasa Ibu
Sementara itu, terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Fraksi NasDem Gabungan Gerakan Perubahan mendorong agar regulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat berdasarkan keberagaman budaya dan wilayah adat di Papua Tengah.
Fraksi menilai bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal harus mengakomodasi keragaman suku, tradisi, sistem pengetahuan, serta filosofi kehidupan masyarakat adat, baik yang berada di wilayah pegunungan maupun pesisir.
Contohnya, sistem pertanian tradisional dan filosofi kehidupan masyarakat pegunungan, termasuk masyarakat Mee dan suku-suku lainnya, maupun pengetahuan bahari masyarakat pesisir seperti suku Kamoro.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah integrasi muatan lokal berbasis wilayah adat ke dalam kurikulum pendidikan.
Menurut Fraksi, materi pembelajaran harus disusun dengan memperhatikan kekuatan budaya dan tradisi masing-masing masyarakat sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan umum, tetapi juga membangun pemahaman generasi muda terhadap identitas dan kebudayaannya.
Selain itu, revitalisasi bahasa ibu dalam dunia pendidikan juga menjadi perhatian utama.
Fraksi mendorong agar bahasa daerah dapat dikembangkan sebagai mata pelajaran maupun bahasa pengantar pada jenjang pendidikan yang sesuai, terutama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan bahasa-bahasa lokal yang terancam punah sekaligus memastikan generasi muda tetap mengenal bahasa dan identitas leluhurnya.
Fraksi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan etika adat dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran.
Nilai gotong royong, kerja sama dalam tradisi bakar batu, penghormatan terhadap alam, serta tanggung jawab menjaga lingkungan merupakan bagian dari pengetahuan lokal yang perlu diwariskan melalui pendidikan.
Dengan demikian, pendidikan berbasis kearifan lokal diharapkan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga generasi yang memahami budaya, menghormati adat, dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakatnya.
Empat Raperda Selanjutnya Disampaikan kepada Gubernur
Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Tahap IV DPR Papua Tengah tanggal 13 November 2026, empat Raperda inisiatif DPR Papua Tengah tersebut disetujui untuk dilanjutkan dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa keempat Raperda selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi setelah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun empat Raperda yang disetujui meliputi:
* Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal.
* Raperda tentang Kebudayaan Daerah.
* Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
* Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
Persetujuan tersebut menjadi salah satu langkah DPR Papua Tengah dalam memperkuat fungsi legislasi serta menghadirkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua Tengah.
Melalui empat Raperda inisiatif tersebut, diharapkan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan kebudayaan, penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta tata kelola kelembagaan DPR Papua Tengah.






